Mengapa Jurusan di SMA Kembali Diterapkan?

Peneliti kebijakan pendidikan Agustina Kustulasari melihat perubahan ini bisa dipandang secara administrasi atau secara politis. Secara administrasi, perempuan yang disapa sebagai Ari ini menilai kembalinya format penjurusan bukanlah keputusan yang bijak karena peniadaan penjurusan baru dilakukan satu tahun ajaran.

Setelah sempat dihapus dalam Kurikulum Merdeka, wacana pengembalian sistem jurusan di SMA kembali mencuat. Pemerintah beralasan bahwa sistem ini akan membantu siswa lebih fokus pada minat dan bakat masing-masing. Namun, Pakar Pendidikan dari Universitas Gadjah Mada menilai landasan kembalinya jurusan di SMA tak kuat, baik dari sisi filosofis maupun implementatif.

Pandangan Pakar UGM: Dasar Kebijakan Belum Matang

Menurut Dr. Darmaningtyas, pengamat pendidikan dari UGM, kebijakan ini cenderung terburu-buru dan tidak didukung oleh kajian akademik yang mendalam. Ia menyebut bahwa perubahan kurikulum seharusnya dilakukan berdasarkan evaluasi menyeluruh terhadap hasil implementasi sebelumnya. Dalam hal ini, Kurikulum Merdeka belum benar-benar dievaluasi secara objektif.

Dampak Perubahan Penjurusan
Ari menjelaskan dengan kembalinya penjurusan di SMA ke format lama, tetap ada dampak institusional di seperti sekolah-sekolah yang harus menyesuaikan. Pada tataran administratif di sekolah akan ada perubahan.

"Istilahnya rapor aja tuh langsung berubah ya. Jadi ada perubahan dari yang besar, seperti penganggaran, maupun kecil-kecil seperti bentuk pelaporan dan lain sebagainya itu," kata Ari.

Namun, ia juga menyampaikan apabila ada suatu kebijakan yang baik dilakukan, maka dampak administrasi tersebut harus mengikuti begitu saja. Kecuali apabila dampak administratifnya terlalu mahal, maka yang dibicarakan adalah soal cost effectiveness-nya.

Jika ada suatu kebijakan yang baik yang akan dilaksanakan, Ari mengingatkan sebaiknya tidak berkeluh kesah dengan dampak administrasinya.

"I'm not saying bahwa kebijakan ini baik ya. Sekali lagi bahwa kalau kita melihat sebuah kebijakan itu baik, dampak administrasi itu tidak semestinya dijadikan alasan untuk menolak kebijakan itu karena bagaimanapun apa pun kebijakannya selalu ada dampak administrasinya," ungkap lulusan Department of Educational Policy and Leadership, Ohio State University itu.

Perlu Pertimbangan Matang

Kembalinya sistem jurusan di SMA tidak bisa hanya berdasar pada nostalgia atau tekanan administratif. Evaluasi berbasis data, kesiapan infrastruktur, dan pelatihan guru harus menjadi syarat mutlak. Pendapat dari pakar UGM menjadi pengingat bahwa kebijakan pendidikan harus berpihak pada kualitas, bukan sekadar perubahan formalitas.

Jika Anda tertarik untuk mengikuti perkembangan kebijakan pendidikan di Indonesia, simak terus artikel-artikel edukatif kami yang mengangkat isu-isu penting dan relevan dengan masa depan generasi muda.