Bandung - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jawa Barat meminta pemerintah provinsi merevisi kamus bantuan sosial yang digunakan selama ini. Pasalnya, sejumlah istilah dan kriteria dalam kamus tersebut dinilai belum mengakomodir kebutuhan masyarakat.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jawa Barat baru-baru ini menyuarakan kebutuhan mendesak untuk merevisi kamus bantuan yang digunakan dalam pendistribusian bantuan sosial di wilayah Jawa Barat. Permintaan ini muncul karena banyaknya ketidaksesuaian data serta kategori bantuan yang dinilai tidak mencerminkan kondisi dan kebutuhan masyarakat secara nyata.

Kamus bantuan merupakan pedoman atau acuan yang digunakan oleh pemerintah dalam menentukan jenis, bentuk, dan sasaran bantuan kepada masyarakat. Dalam konteks Jawa Barat, kamus ini menjadi landasan penting dalam menjalankan berbagai program bantuan sosial, baik dari pemerintah provinsi maupun pusat.

Namun, DPRD Jawa Barat melihat bahwa isi kamus bantuan tersebut sudah tidak lagi relevan dengan kondisi masyarakat saat ini. Banyak kategori yang terlalu umum, tidak kontekstual, bahkan ada yang tidak memiliki parameter yang jelas dalam penerapannya.

Wakil Ketua DPRD Jabar Ono Surono mengatakan, masyarakat yang ingin mendapatkan bantuan sosial atau hibah dapat segera mengakses situs Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Republik Indonesia (SIPD-RI) yang dimulai pada 15 April hingga 23 Mei 2025.

"Bagi masyarakat yang ingin mendapatkan bansos atau hibah silakan untuk mengakses SIPD dan memilih menu yang telah disiapkan Pemerintah Provinsi Jawa Barat sesuai dengan kebutuhan," kata Ono, Sabtu (20/4/2025).

Kenapa DPRD Minta Kamus Bantuan Direvisi?

1. Ketidaksesuaian Data di Lapangan

Banyak warga yang sebenarnya layak menerima bantuan, justru tidak terdaftar dalam data yang digunakan pemerintah. Hal ini menyebabkan bantuan tidak tepat sasaran.

2. Kategori Bantuan yang Tidak Jelas

Beberapa istilah dalam kamus bantuan dinilai terlalu teknis dan tidak dapat dipahami oleh masyarakat umum maupun petugas di lapangan.

3. Dinamika Sosial yang Terus Berubah

Kondisi sosial dan ekonomi masyarakat Jabar berubah dari waktu ke waktu, sehingga butuh pembaruan kamus bantuan agar tetap relevan dan akurat.

Apa Dampak Revisi Kamus Bantuan Bagi Masyarakat?

Revisi kamus bantuan diharapkan membawa dampak positif seperti:

• Bantuan lebih tepat sasaran: Warga yang benar-benar membutuhkan akan terdata dan menerima bantuan sesuai haknya.

• Transparansi data: Pemerintah dan masyarakat bisa mengecek ulang kategori dan penyaluran bantuan secara terbuka.

• Efisiensi program: Program bantuan bisa lebih fokus dan sesuai dengan kebutuhan lokal masyarakat Jabar.

Bagaimana Proses Revisi Akan Dilakukan?

DPRD Jabar mendorong pemerintah daerah bekerja sama dengan instansi terkait dan perwakilan masyarakat dalam:

• Mengumpulkan data terbaru dari tiap kabupaten/kota

• Melibatkan tokoh masyarakat dan RT/RW dalam verifikasi data

• Menyusun ulang kategori bantuan berdasarkan realita sosial

• Melibatkan akademisi dan lembaga survei untuk validasi

Kesimpulan

Permintaan DPRD Minta Kamus Bantuan Untuk Masyarakat di Jabar Direvisi adalah langkah penting demi memastikan keadilan sosial di tengah dinamika ekonomi masyarakat Jawa Barat. Revisi ini bukan hanya soal dokumen administratif, tetapi juga soal keberpihakan pada warga yang benar-benar membutuhkan. Dengan pembaruan kamus bantuan, diharapkan penyaluran bansos bisa lebih akurat, transparan, dan berdampak positif bagi kehidupan masyarakat.